"Anak-anak dari latar belakang seperti ini memerlukan pendekatan berbeda. Jangan disamakan dengan sekolah formal pada umumnya. Jika metodenya tidak sesuai, hasilnya pun tidak maksimal," kritik Novan.

Pada tahap awal, Pemkot Samarinda menetapkan kuota 100 siswa. Jumlah tersebut dianggap sesuai dengan keterbatasan infrastruktur yang tersedia saat ini. Meski demikian, Novan mendorong pemerintah untuk menjadikan program ini berkelanjutan.

"Kalau niatnya memang untuk mengatasi kemiskinan lewat pendidikan, harus ada komitmen jangka panjang. Jangan sampai program ini hanya berjalan setahun, lalu selesai begitu saja," imbuhnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran serta pelibatan masyarakat sipil.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Libatkan komunitas lokal, lembaga pendidikan non-formal, dan elemen masyarakat lainnya agar program ini benar-benar menyentuh kebutuhan warga," pungkas politisi dari Fraksi Golkar tersebut. (adv)